Kekerasan Sosial

REP | 25 April 2012 | 14:56 Dibaca: 496   Komentar: 1   1 bermanfaat

Kekerasan sosial seolah menjadi bahasa baru bagi pemerintah, pejabat publik, dan anggota dewan yang senang memaksakan kehendaknya. Akibatnya, perilaku kekerasan dari hari ke hari semakin mengeras di republik ini. Hal itu terlihat manakala kebijakan pemerintah cenderung tidak berpihak pada masyarakat. Saat itulah pemerintah dinilai melakukan kekerasan sosial terhadap rakyatnya. Pejabat publik dan anggota dewan dengan semangat guyup rukun memakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tabiat korupsi semacam itu oleh warga masyarakat dikategorikan kekerasan sosial.

Bagi masyarakat, kekerasan sosial menjadi budaya baru ‘bernuansa indah’ meski harus memakan korban nyawa dan harta. Hal itu, terlihat dari aksi geng motor yang melakukan kekerasan di jalanan. Aksinya menjadi trending topic di jejaring sosial. Bahkan media massa pun tidak ketinggalan merilis aksi tersebut. Berdasar catatan Indonesia Police Watch (IPW) seperti dikutip Kedaulatan Rakyat (16/4), tiap tahun di Jakarta 60 orang tewas akibat ulah geng motor. Tahun 2011, 65 tewas. Setahun sebelumnya, 62 tewas. Sedang tahun 2009 yang tewas 68 orang. ‘’Pembiaran yang dilakukan polisi terhadap geng motor memicu kekerasan sosial, dan aksi main hakim sendiri, ‘’ papar Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

Sebelumnya, kekerasan sosial membekas di sanubari rakyat Indonesia saat terjadi gerakan bersama menolak rencana naiknya harga bensin. Demonstrasi berkobar di beberapa kota besar berakhir ricuh. Pelaku kekerasan sosial menjalankan aksinya dengan menjebol pagar DPR RI dan membakar apapun. Bentrokan pun terjadi antara petugas melawan peserta aksi demo. Kekerasan sosial pun menemukan bentuknya secara sempurna.

Kekerasan sosial menolak kenaikan harga bensin dan kenekatan geng motor menarik perhatian para jurnalis warga. Mereka mengabarkannya lewat media jejaring sosial. Akibat timeline Twitter dan status Facebook yang dikirimkannya, warta kekerasan sosial semacam itu pun menjadi trending topic di media jejaring sosial. Media massa cetak dan elektronik pun tidak mau ketinggalan meliput acara yang mampu menyedot perhatian jutaan warga.

Paparan di atas contoh fenomena kekerasan sosial yang berkembang pesat di ruang publik, jejaring sosial dan media massa. Belakangan ini oleh media televisi, kekerasan sosial diubah maknanya menjadi barang komoditi yang laik jual. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada pemikiran apa pun bentuk kekerasannya, dijamin layak jual. Hal itu didukung tabiat orang yang terlibat  sebagai pelaku kekerasan sosial menjadi sangat ekspresif dalam mengekspresikan ketidakpuasannya. Atas dasar itulah, beberapa stasiun televisi swasta memosisikan diri sebagai ‘agen penjua’l kekerasan sosial. Mereka membungkus kekerasan sosial menjadi sebuah komoditas  yang laris untuk dikomodifikasikan.

Bentuk konkret komodifikasi kekerasan sosial yang disuguhkan media televisi selalu ditandai dengan tayangan visual aneka kekerasan sosial secara detail dan vulgar. Sang kameramen akan menyorot siapa pun dan apa pun yang ditengarai menghasilkan obyek dagangan bernama kekerasan sosial. Sedangkan sang reporter dengan suara terengah mengabarkan apa yang dilihatnya. Deskripsi visual yang dideskripsikan sang reporter terkadang tidak masuk akal. Kepiawaian dalam menyusun narasi sebagai modal dasar mendeskripsikan sebuah realitas sosial yang dilihatnya pun disampaikan secara dangkal.

Saat ini, tayangan kekerasan sosial di televisi dengan amat gamblang, vulgar dan dramatis dapat disaksikan secara gratis. Pesan verbal dan pesan visual dalam tayangan komodifikasi kekerasan sosial terlihat hidup sehidup-hidupnya. Keberadaannya mampu membangkitkan desakan emosi yang tidak mampu dikontrol tiap penonton. Di sisi lain, atas nama kuasa rating, suasana yang dibangun dalam tayangan komodifikasi kekerasan sosial adalah situasi yang dikesankan mencekam. Bangunan suasana semacam ini sangat dibutuhkan oleh pengelola stasiun televisi untuk menggapai kucuran dana iklan. Pada titik ini proses jual beli sah hukumnya.

Itu yang didapatkan pihak televisi. Lalu apa yang diperoleh warga masyarakat atas tayangan komodifikasi kekerasan sosial? Budaya visual seperti apakah yang sedang diusung pihak televisi ketika menghadirkan tayangan komodifikasi kekerasan sosial? Siapakah peduli akan hal ini?

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemikir Budaya Visual dan Dosen Komunikasi visual ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, 25 April 2012.